Di suatu kesempatan saya pernah ikut pesantren kilat. Setelah kebablasan main basket sampai bada magrib. Saya dijemput paksa oleh ustaz di kamar kos. Belum sempat makan, pak ustad langsung menggeber motor menuju masjid. Waktu itu, saya kelaparan sambil menunggu waktu kajian di mulai.
Tak lama, mas Ustaz datang lalu memerintahkan agar semua berkumpul karena akan dibagi halaqah. Mendengar itu saya cepat bangkit dari posisi tengkurap. Saya bersemangat. Saya pikir halaqah adalah kue yang akan dibagi-bagi. Ternyata salah. Saya kembali menanggung lapar hari itu.
Halaqah itu semacam pembagian kelompok. Dari google saya dapat artinya seperti ini; secara lughawi, halaqah bermakna segala sesuatu yang melingkar (kullu syai’in istidaara). Sedangkan secara istilah, halaqah adalah sebuah sistem pengkaderan terstruktur dan berkelanjutan, yang terdiri dari beberapa orang anggota (10-15 santri) dan dibimbing oleh seorang murabbi.
Serasa terulang, hari ini (Jumat/24/3) saya serasa duduk di dalam halaqah. Pak Gunawan cermat mengemas materi perkuliahan dengan gaya dakwah yang relijius. Ia banyak menyelipkan contoh-contoh yang Islami dalam konteks etika dan pelayanan publik. Ini bukan karena momentumnya sedang ramadan.
Saya tahu tipikal beliau dalam mengajar sejak awal semester tahun lalu. Kala itu, dia memperkenalkan referensi bacaan bagi kami mahasiswanya. Ia menunjukan koleksi buku-bukunya yang tebal yang ditulis oleh para filosof klasik. Yang keren ialah, menyudahi semua referensinya ia mengangkat satu buku ke atas dan berkata “tidak ada gunanya kalian membaca semua teori filsafat tadi, tanpa membaca ini”. Buku yang diangkat itu adalah Kitab Suci Alqur’an. Diruang kelas yang temaram itu, saya diam-diam menaruh respect pada beliau.
Karakteristik yang relijius itu terbawa di setiap perkuliahannya, bahkan hingga hari ini, ketika membahas organisasi birokrasi. Ia mengawali kuliah pagi ini dengan satu ayat, “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung, (QS. Al Jumuah:10)”.
Kawan-kawan banyak yang terlambat, karena banyak berasal dari luar daerah. Seolah beliau memaklumi. Beliau paham bahwa untuk urusan dunia agar cukup berjalan saja. Akan tetapi jika mencari akhirat berlarilah sekencang-kencangnya.
Pak Gunawan memulai pembahasan materi dengan menjabarkan karakteristik organisasi birokrasi dari perspektif Max Weber yang terdiri dari adanya spesialisasi atau pembagian kerja, hierarki, prosedur kerja, ada hubungan yang bersifat impersonal dan pengangkatan atau promosi pegawai berdasarkan kompetensi (merit system).
Ada nilai-nilai yang harus dijaga saat menjalankan kewenangan ditiap dimensinya. Seperti nilai efisiensi. Bahwa kenyataannya birokrasi kita masih mengabaikan nilai ini. Mengutip Abraham Samad, ia berkata bahwa jika celah di dalam sektor pertambangan dapat kita kelola dengan baik, maka tiap warga negara, bahkan bayi yang baru lahirpun sudah mendapat Rp20 juta.
Kemudian nilai selanjutnya ialah mampu membedakan milik pribadi dan milik kantor. Ada nilai impersonal, bahwa kegiatan dalam organisasi harus dilaksanakan secara formal. Kemudian terdapt nilai merit system bukan spoil sistem. Ini yang terus menjadi dilema mungkin juga patologi birokrasi. Bahkan di dalam teori, politik dan administrasi telah dipisah, namun pada tataran praktik ini belum terlaksana. Sehingga sering terjadi tumpang tindih. Pada akhirnya, setiap kali pergantian pimpinan yang melalui proses politik, kerap terjadi, promosi, demosi dan mutasi yang mengangkangi aturan.
Keprihatinan publik semacam ini akibat dari organisasi yang mengesampingkan nilai dan moral. Kemudian menjadi patologi yang melahirkan, kolusi, korupsi, nepotisme dan seperangkat kebejatan lainnya.
Maka etika birokrasi perlu ditanamkan. Untuk meningkatkan etika birokrasi dapat dilakukan berdasarkan kontrol internal individu sesuai keyakinan agama masing-masing. Sedangkan kontrol eksternal dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional, secara politik, oleh masyarakat (netizen). Etika juga dapat ditingkatkan dengan pendekatan larangan (don’t approach), system approach, dan do approach.
Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, dalam teorinya, upaya membersihkan penyelenggara negara dari KKN dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi kita semua tahu lah, upaya ini tidak mempan.
Upaya selanjutnya dapat dengan meningkatkan kualitas aparatur dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan dengan sistem karir berdasarkan prestasi. Memantapkan netralitas politik pegawai negeri sipil dengan menghargai hak-hak politiknya. Ini sempat disinggung namun tidak sampai tahap perdebatan, bahwa idealnya PNS tidak perlu berpolitik akan dalam sistem demokrasi tidak memiliki keterwakilan.
Langkah selanjutnya dapat dengan melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah memangku jabatan dan meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat.
Tentu semua kajian tersebut teoritis dan normatif. Kita semua terlalu kapatuli untuk bertindak berdasar teori. Tetapi jika ingin benar-benar berniat memperbaiki tata kelola organisasi, kita dapat mengikuti saran Henry Fayol: “kalau mau perbaiki organisasi harus dimulai dari atas”.
Di akhir kuliah, Pak Gunawan tidak luput memberi nasihat agar tetap berpegang teguh pada prinsip qona’ah, sebuah prinsip kesejahteraan dalam Islam.
Menyimak jagat maya akhir-akhir ini yang dipenuhi pemberitaan tentang gaya hidup pejabat publik yang gemar pamer, menjadi indikasi bahwa kebanyakan dari mereka terpengaruh oleh filsafat hedonisme yang jauh dari etika, bahhwa hidup harus bergelimang harta dan memiliki barang mewah. (*)
