Ingat!!..ini untuk kata-kata hari ini.
Daerah tambang sering tumbuh sebagai kawasan industri, tetapi gagal tumbuh sebagai ruang hidup yang sejahtera. Tambang mungkin menggerakkan ekonomi, tetapi belum tentu mengangkat martabat sosial masyarakat sekitar. Dan kita terlalu rajin mengukur pembangunan dari nilai investasi, bukan dari kualitas hidup warga yang tinggal di sekitarnya.
Ironi purba kembali lahir di tanah Buton. Aspalnya berasal dari sana, tetapi nilai tambahnya justru dibangun ribuan kilometer jauhnya.
Pemerintah pusat resmi memulai proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun. Dari 13 proyek strategis yang diumumkan, salah satunya adalah pembangunan ekosistem dan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat.
Keputusan itu langsung memantik kekecewaan banyak putra daerah Buton. Wajar. Sebab yang dipersoalkan sebenarnya bukan sekadar lokasi pembangunan industri, melainkan arah aliran nilai tambahnya. Aspal berasal dari Buton, tetapi industri pengolahannya dibangun di tempat lain. Daerah penghasil kembali berada di posisi lama sebagai penyedia bahan mentah saja.
Namun masalah ini tidak cukup dibaca dengan kemarahan semata.
Saat menempuh kuliah Kebijakan Publik dulu, dosen menyampaikan salah satu cara paling sederhana membaca sebuah kebijakan ialah melihat siapa yang paling diuntungkan dari keputusan tersebut. Dari sana kita belajar satu hal penting, negara hampir selalu berpikir dalam bahasa efisiensi.
Dan dalam logika teknokrasi Istana, keputusan memilih Karawang memang tampak masuk akal.
Sebagai disclaimer, saya tidak dalam posisi membela pemerintah pusat dengan kebijakan teranyarnya membangun pusat hilirisasi sektor strategis nasional yang terkesan pareare. Disini saya hanya sebagai fans Arsenal yang sedang resah dan gelisah apakah musim ini akan tetap puasa gelar.
Maka untuk menghilangkan kekhawatiran itu sejenak, tidak ada salahnya saya alihkan menulis catatan ini.
Pasar terbesar proyek infrastruktur berada di Jawa. Pelabuhan, energi, jalan tol, kawasan industri, hingga rantai pasok industri kimia sudah tersedia. Pemerintah tidak perlu membangun semuanya dari nol. Risiko biaya lebih kecil, distribusi lebih efisien, dan ekosistem industrinya sudah matang. Istana memilih lokasi yang paling siap menghasilkan keuntungan industri cepat, bukan lokasi yang paling adil secara regional.
Masalahnya, pembangunan yang terlalu tunduk pada logika efisiensi sering kali melahirkan ketidakadilan baru. Negara selalu bicara hilirisasi, tetapi yang terjadi kerap hanya pemindahan nilai tambah dari daerah penghasil menuju pusat industri yang sudah maju. Bahan bakunya diambil dari pinggiran, sementara keuntungan ekonominya dipusatkan di kawasan yang infrastrukturnya telah mapan.
Di situlah akar kekecewaan masyarakat Buton.
Ini bukan semata perkara lokasi pabrik. Ini soal siapa yang benar-benar menikmati hasil pembangunan. Karena jika seluruh fasilitas strategis; refinery, blending, storage, distribusi, industri pendukung, hingga pusat pasar dibangun di Jawa, maka uang, teknologi, tenaga kerja terampil, dan pertumbuhan ekonomi juga akan berputar di sana. Sementara Buton berpotensi hanya mendapat lubang-lubang galian.
Ironisnya, daerah yang menyimpan sumber daya justru kembali diminta bersabar atas nama kepentingan nasional.
Kita sebenarnya pernah terlalu sering melihat pola seperti ini. Daerah menghasilkan, pusat menikmati. Timur memasok, barat mengolah. Yang berubah hanya istilah kebijakannya namun pola relasinya tetap sama.
Karena itu, perjuangan masyarakat Buton tidak boleh berhenti pada kemarahan emosional atau retorika media sosial.
Argumentasi tanpa data hanya akan diperlakukan sebagai aspirasi. Kita paham bagaimana kelakukan pejabat kita memperlakukan aspirasi: didengar, ditampung, lalu perlahan dilupakan. Kita sudah sampai pada tahap untuk berhenti beraspirasi, melainkan memberi determinasi.
Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar pidato tentang ketidakadilan, melainkan desain tandingan yang mampu memaksa negara menghitung ulang manfaat ekonomi jika sebagian ekosistem industri dibangun langsung di Buton.
Maka untuk mengubah kebijakan publik tidak bisa dengan omon-omon saja, memerlukan strategi advokasi yang terstruktur meliputi riset, komunikasi persuasif, mobilisasi dukungan publik (yang saat ini terjadi secara organik di media sosial), dan “lobi-lobi” tingkat dewa kepada pengambil keputusan.
Harus ada kajian yang menunjukkan; berapa potensi ekonomi lokal yang hilang, berapa lapangan kerja yang bisa tercipta, bagaimana dampak fiskalnya bagi daerah, serta bagaimana jika pembangunan industri di Buton justru dapat mengurangi ketimpangan kawasan.
Sebab negara berbicara dengan angka, bukan perasaan.
Ini memang benturan dua kepentingan yang sama-sama sah. Pemerintah mengejar efisiensi nasional, sementara daerah menuntut keadilan distribusi ekonomi. Tetapi jika efisiensi terus dijadikan satu-satunya ukuran pembangunan, maka keadilan akan selalu menjadi korban pertama.
Dan jika pola seperti ini terus dipertahankan, hilirisasi nasional hanya akan memodernisasi ketimpangan lama. Pusat industri semakin kuat, sementara daerah penghasil tetap bergantung.
Buton mungkin tidak kehilangan aspalnya. Tetapi perlahan, ia bisa kehilangan hak untuk menjadi pengendali atas masa depannya sendiri.
Berdalih
Dalih sejumlah sumber mengatakan bahwa yang di-groundbreaking di Karawang bukan pabrik utama Aspal Buton, tetapi proyek jalan tol yang menggunakan Asbuton. Lokasi di Karawang tidak lebih meminjam area Asphalt Mixing Plant (AMP) milik Jasa Marga. Karawang hanya pusat seremonial untuk mengantisipasi jadwal Presiden yang padat.
Publik menangkap pesan seremonial kemarin secara berbeda. Di saat yang bersamaan pula otoritas gagal menjelaskan detail proyeknya. Dalam suasana kekosongan informasi itu tentu menimbulkan celah bagi kecurigaan.
Bisa saja otoritas sengaja memakai bahasa yang ambigu, sehingga publik meraba-raba apa makna pengembangan ekosistemdan fasilitas produksi yang dimaksud. Ambiguitas ini memiliki fungsi politik agar semua pihak merasa terakomodasi, sehingga lebih fleksibel mengubah arah teknis jika terjadi gejolak.
Kemungkinan para aktor kebijakan sedang bermain “dua kaki”. Kaki kiri untuk meyakinkan investor dan BUMN bahwa proyek ini dekat dengan pasar langsung agar cepat kembali modal dan untung. Kaki sebelahnya, untuk menjaga sensitivitas politik daerah Buton agar tidak berkembang liar menjadi isu ketidakadilan nasional.
Ada kehati-hatian disini, jika terang-terangan menyebut Buton belum siap secara industri, itu hanya akan menjadi bom waktu bagi pencitraan politik Istana. Maka diperlukan gaya bahasa teknokratis, samar dan simbolik.
Sampai sekarang publik masih bertanya-tanya, percaya dan tidak percaya mengenai transparansi apa sebenarnya yang dibangun di Karawang dan apa yang tetap akan dibangun di Buton. Ini mengakibatkan ruang spekulasi melebar, publik merasa dicurangi, dan isu berubah dari sekadar proyek industri menjadi simbol ketidakadilan pusat-daerah, yang mungkin niatnya tidak demikian.
Episode Selanjutnya
Dilema selanjutnya menanti. Masalah tidak akan berhenti manakalah pabrik pengolahan berhasil pindah di Buton, lalu semua selesai.
Industrialisasi pun bisa melahirkan ketimpangan baru. Persoalan krusial selanjutnya bukan sekadar lokasi hilirisasi, tetapi bagaimana memastikan sumber daya benar-benar dikonversi menjadi kesejahteraan masyarakat. Siapa yang menjamin itu?…
Sebab, fakta bahwa daerah tambang hampir selalu menyimpan paradoks, itu fakta. Sumber daya besar tetapi kesejahteraan masyarakat tetap rapuh. Kehadiran industri ekstraktivisme tidak sedikit menuai kritik. Tidak selalu otomatis menyejahterakan warga bahkan terkadang menghasilkan kerusakan sosial, ketimpangan, konflik, degradasi lingkungan, dan ekonomi semu.
Dalam ekonomi politik dikenal istilah resource curse (kutukan sumber daya), yaitu sebuah daerah kaya sumber daya sering gagal menjadi masyarakat sejahtera. Daerah-daerah pemilik minyak, tambang emas, batu bara, nikel, gas alam, mungkin ekonominya tumbuh tetapi pendidikan warganya tertinggal, kemiskinan tetap tinggi, elit lokal kaya, rakyat tetap jelata dan rentan.
Teori ekonomi politik modern pun menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat. Banyak daerah tumbuh secara statistik namun gagal mengurangi ketimpangan, memperbaiki kualitas hidup dan menciptakan keadilan sosial.
Karena industri ekstraktif itu padat modal, keuntungan terpusat, merusak ruang hidup dan menciptakan ketergantungan. Sehingga hitung-hitungan di atas kertas daerah penghasil mungkin saja kaya, tetapi miskin dalam realitas sosial. Yang makmur dari industri ekstraktif kadang bukan masyarakatnya, melainkan angka-angka investasinya.
Mengamati dinamika percakapan yang berkembanga mengenai isu ini, saya sempat dengar pernyataan viral yang bilang; “kita ini (Buton) hanya jago dipidato-pidato, jago bicara-bicara saja!”. Ini tepat, kita harusnya memanfaatkan kejagoanan itu untuk bernegosiasi, memaksa desain kebijakan agar tetap menguntungkan Buton. Tabe. (*)
